BANDUNG, MUI JABAR – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat terus memperkokoh perannya sebagai garda terdepan pembimbing umat. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Orientasi Komisi Fatwa bertajuk "Fatwa Ulama untuk Kemaslahatan Bangsa menuju Jawa Barat Istimewa" yang berlangsung khidmat di Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Kota Bandung, pada Sabtu hingga Minggu (2-3/5/2026).
Kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum strategis untuk meneguhkan khitah Komisi Fatwa sebagai rujukan utama keagamaan masyarakat. Melalui orientasi ini, para ulama didorong untuk semakin sigap, tepat, dan akurat dalam merespons dinamika persoalan keumatan yang terus berkembang.
Ketua Umum MUI Jawa Barat, KH. Aang Abdullah Zein, dalam arahannya menekankan bahwa Komisi Fatwa merupakan tulang punggung (backbone) utama dari institusi MUI. Ia mengingatkan agar produk fatwa yang dihasilkan tidak bersifat eksklusif, melainkan harus berdampak luas bagi kemaslahatan masyarakat.
“Fatwa Majelis Ulama tidak hanya untuk kesejahteraan dan kesenangan di internal organisasi saja. Kajiannya tidak boleh stagnan. Fatwa yang dikeluarkan harus komprehensif dan menyentuh seluruh lapisan umat, sejalan dengan visi besar kita,” tegas KH. Aang.
Beliau juga berpesan agar seluruh jajaran Komisi Fatwa benar-benar mengejawantahkan prinsip khodimul ummah (pelayan umat). "Komisi Fatwa MUI harus hadir sebagai khodimul ummah. Artinya, kita dituntut untuk selalu cepat, tepat, dan akurat dalam menyelesaikan berbagai polemik di tengah masyarakat," imbuhnya.
Tanggung Jawab Besar dan Kinerja Progresif
Sejalan dengan arahan Ketua Umum, Ketua Panitia Penyelenggara, KH. Ahmad Yazid Fattah, memaparkan bahwa pengelolaan Komisi Fatwa mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Mengingat cakupan operasionalnya yang masif, komisi ini memikul tanggung jawab strategis yang sangat besar.
“Tugas kita bukan sekadar menangani sidang dan pendampingan halal. Lebih dari itu, kita diamanahkan untuk memproduksi fatwa-fatwa krusial selama periode kepengurusan ini,” jelas KH. Ahmad Yazid.
Ia turut mengungkapkan sebuah pencapaian progresif, di mana Komisi Fatwa MUI Jawa Barat telah aktif menggelar sidang rutin secara luring setiap hari Rabu, bahkan sebelum kepengurusan ini dilantik secara resmi. Hal ini membuktikan dedikasi tinggi komisi dalam melayani umat.
Sinergi Pemerintah dan Dunia Pendidikan
Langkah proaktif MUI Jawa Barat ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H. Jajang Apipudin, menegaskan posisi MUI sebagai mitra strategis pemerintah yang tak tergantikan.
“Kemenag Jawa Barat mengucapkan selamat dan terima kasih atas terselenggaranya orientasi ini. Peran dan kiprah MUI sangat vital. Sebagai regulator, pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk memutuskan suatu perkara keagamaan tanpa merujuk pada ahlinya, yaitu para ulama di MUI,” ungkap H. Jajang.
Apresiasi senada datang dari tuan rumah. Pembina Yayasan UNINUS, KH. Aizuddin Abdurahman, menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan MUI Jawa Barat memilih kampusnya sebagai lokasi acara. “Kami berharap silaturahmi ini tidak berhenti pada acara pembukaan, tetapi berlanjut menjadi kerja sama strategis yang konkret, khususnya di bidang pendidikan dan penguatan tanggung jawab syariah,” tuturnya.
Turut memperkuat deretan tokoh yang hadir, Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, memberikan pandangannya. Dalam kesempatan tersebut, ia mengulas kembali jejak sejarah kontribusi UNINUS dan menegaskan betapa krusialnya posisi MUI sebagai tonggak pelayanan umat di Jawa Barat.
Melalui orientasi ini, Komisi Fatwa MUI Jawa Barat diharapkan semakin solid dan siap menjadi lentera penerang, memberikan kepastian hukum Islam yang menyejukkan, serta membawa kemaslahatan nyata bagi terwujudnya Jawa Barat yang istimewa lahir dan batin.
Penulis: Abdulloh Jalaluddin Syah