BANDUNG, MUIJABAR – Estafet kepemimpinan dan penguatan kelembagaan halal di Jawa Barat kembali dikukuhkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat secara resmi menggelar Pelantikan Direksi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM MUI Provinsi Jawa Barat masa khidmat 2025-2030 pada Kamis (9/7/2026).

Acara pelantikan yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama LPPOM MUI Pusat, Ir. Hj. Muti Arintawati, ini diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) oleh Sekretaris Umum MUI Jabar, Drs. H. Jamjam Erawan, M.A.P. Dalam amanatnya pasca-pelantikan, Muti menegaskan tantangan besar di depan mata.

"Tugas berat ada di depan, terutama menyongsong Wajib Halal. Oleh karena itu, LPH harus selalu berinovasi dan menghasilkan terobosan terbaik demi melayani umat," tegas Muti.

Direktur LPH LPPOM MUI Jabar yang baru dilantik, Agus Dewantara, S.T., M.P., menyatakan kesiapannya memikul tanggung jawab keumatan ini.

"Amanah ini adalah tugas yang tidak ringan, namun dengan dukungan dan kerja sama seluruh pihak, insyaallah dapat kami jalankan. LPH LPPOM Jawa Barat kini memiliki posisi yang semakin strategis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem jaminan produk halal," ungkap Agus yang akrab disapa Gus Dewa ini.

Dukungan penuh juga mengalir dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda 2) Pemprov Jabar, H. Sumasna, yang hadir mewakili Gubernur, menyampaikan bahwa Jawa Barat baru saja meraih predikat Juara Umum Anugerah Adinata Syariah 2026.

"Halal tidak hanya dipandang sebagai urusan label, tetapi menyangkut kepercayaan masyarakat, kualitas produk, tata kelola usaha, dan kemampuan pelaku usaha untuk memasuki pasar yang lebih luas. Capaian Adinata Syariah harus menjadi baseline untuk akselerasi berikutnya," papar Sumasna. Senada dengan hal itu, Kepala Balai BPJPH Jawa Barat, H. Imam Mutawakil, menyoroti rekam jejak panjang LPPOM MUI. "Sejak 1989, LPPOM MUI menjadi pionir dalam sertifikasi halal. Sinergi dan kolaborasi strategis antara LPH, laboratorium, dan BPJPH mutlak diperlukan menuju Wajib Halal Oktober 2026," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana, Dr. KH. Alhakim, M.Ag., memaparkan bahwa tema acara kali ini membawa pesan kolaborasi lintas sektor. "Tema ini bukan sekadar untaian kata, melainkan cerminan kesadaran bersama bahwa jaminan produk halal tidak mungkin ditegakkan oleh satu lembaga saja. Jabar dengan jumlah penduduk muslim terbesar sudah semestinya menjadi lokomotif akselerasi ekosistem halal nasional," lapornya.